Senin, 23 Agustus 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan beroperasinya Layanan Kereta Rel Terpadu (LRT) yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi). Peresmian ini berlangsung di Stasiun Cawang, Jakarta Timur yang melibatkan berbagai pejabat tinggi negara. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa “Hari ini LRT siap beroperasi, menghubungkan Harjamukti di Cibubur dan Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 kilometer, dengan total biaya proyek Rp32,6 triliun."

Kehadiran infrastruktur transportasi modern ini merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi transportasi massal demi mencukupi kebutuhan sehingga memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat luas seperti mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas berkelanjutan.

Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN dan keuangan negara terus memberikan dukungan investasi melalui BUMN seperti KAI, transfer ke pemerintah daerah, dan subsidi tarif bagi pengguna. Diharapkan ini akan mendorong kemajuan Indonesia.

Proyek Layanan Kereta Rel Terpadu (LRT)  yang telah diluncurkan telah membuka jalan bagi sejumlah perubahan signifikan. Namun, bagaimana sebenarnya proyek ini dapat berdampak pada pengakuan pendapatan dan pengeluaran? Mari kita simak lebih lanjut!

Pengakuan Pendapatan

Dalam konteks ini, pendapatan diakui ketika terpenuhi kriteria pengakuan yang meliputi:

1. Kepemilikan dan Kontrol: Pendapatan dapat diakui ketika layanan telah selesai diberikan kepada masyarakat.

2. Manfaat Ekonomi Diharapkan: Pendapatan dapat diakui ketika biaya transportasi telah  dibayar oleh penumpang.

3. Kepastian Pendapatan: Pendapatan dapat diukur dari tiket yang terjual kepada penumpang.

Pengakuan Pengeluaran

Dalam konteks ini, pengeluaran diakui ketika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang Dapat Diandalkan: Pengeluaran terkait dengan pembangunan, operasional, dan pemeliharaan LRT harus diukur dengan cermat dan akurat.

2. Manfaat Ekonomi yang Diharapkan: Manfaat ekonomi dapat berupa peningkatan mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki lingkungan.

3. Kepastian Pengeluaran: Adanya pengeluaran biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan harus dapat diukur secara akurat.

Tantangan

1. Penentuan Tarif yang Adil: Penentuan tarif yang adil bagi pengguna LRT menjadi penting agar pendapatan yang diakui sesuai dengan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat.

2. Pemeliharaan Infrastruktur: Pengeluaran pemeliharaan infrastruktur harus diakui dengan akurat untuk memastikan kelangsungan layanan yang berkualitas.

3. Pengelolaan Risiko Keuangan: Risiko terkait fluktuasi pendapatan dan biaya operasional perlu dikelola dengan baik dalam akuntansi, terutama dalam proyek infrastruktur besar seperti LRT.

Kesimpulan

Pengakuan pendapatan dan pengeluaran terkait LRT terintegrasi Jabodetabek sangat penting untuk menjaga transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya LRT terintegrasi, pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan proyek ini diakui dengan benar sesuai dengan. Hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang bijaksana dalam pengelolaan anggaran publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber:

• https://dephub.go.id/post/read/diresmikan-presiden,-lrt-jabodebek-siap-beroperasi 

• https://www.kominfo.go.id/content/detail/51084/presiden-joko-widodo-resmikan-lrt-terintegrasi-jabodebek/0/berita 

• https://ekbis.sindonews.com/read/1187143/34/lrt-jabodebek-telan-anggaran-rp326-triliun-terbentang-hingga-412-km-1693213722 

                    Penulis: Zumrotul Minrovia & Zakharia Vito